Langsung ke konten utama

Sukabumi KECE

Mari kita menengok ke belakang sejenak. Berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey atas inisiatif partai politik hingga bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2017 lalu merupakan diagnosa awal, bukan merupakan gambaran kemenangan pasangan calon. Data yang dihasilkan dari berbagai survey merupakan manual book atau buku petunjuk bagi setiap calon pasangan dan tim sukses dalam menyusun rencana-rencana strategis pemenangan.

Secara cakupan area, wilayah Utara (Cikole, Citamiang, Warudoyong, dan Gunungpuyuh) dan wilayah Selatan (Baros, Cibeureum, dan Lembursitu) berdasarkan hasil Jaringan Survey Indonesia dan Talungtik Indonesia pada semester tahun 2017 menunjukkan  pasangan Fahmi dan Andri memang memiliki elektabilitas dan dapat mewakili dua wilayah tersebut. Sudah tentu sifatnya saling mengisi dan melengkapi antara calon kepala daerah dengan wakilnya.

Hal terpenting dari hasil survey lembaga bagi masyarakat sebetulnya bukan jawaban atau respon siapakah calon kepala daerah periode 2018-2023 yang mendapatkan elektabilitas tertinggi. Hasil terpenting yang disampaikan langsung oleh adalah harapan masyarakat Sukabumi terhadap program yang akan diusung oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke depan terpusat pada sektor ekonomi, penyediaan lowongan atau lapangan pekerjaan, pendidikan , ketersediaan pasar yang memadai, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.  Jika dijabarkan lebih rinci adalah sebagai berikut: selama tahun 2018-2023 nanti, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di enam sektor prioritas. 


Isu peningkatan ekonomi tersebut tergambarkan secara langsung dari jawaban respon usia produktif terhadap jenis pekerjaan yang paling menarik bagi mereka. Mayoritas responden jika diberi pertanyaan: Harapan ke depan, apakah mereka menginginkan menjadi pekerja/pegawai atau memilih berwirausaha? Jawaban terhadapnya menunjukkan usia produktif dan angkatan kerja masyarakat Kota Sukabumi sebanyak masing-masing 50% menjawab ke dua pertanyaan tersebut; adany keseimbangan antara mejadi pekerja dan berwirausaha.

Jumlah angkatan kerja dan usia produktif Kota Sukabumi dapat dikatakan sangat memiliki potensi bagi pemerintah untuk mengembangkan program-program yang dapat menyalurkan harapan mereka. Sebab pada sisi lain, bonus demografi seperti ini jika tidak diberikan jawaban melalui program yang tepat –terutama di bidang ekonomi- justru akan menjadi permasalahan; melahirkan pengangguran terselubung atau meningkatkan angka kriminalitas.
Isu-isu yang berkembang pada sektor ekonomi di Kota Sukabumi antara lain: bagaimana Pemerintah Kota Sukabumi benar-benar mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada kelompok UMKM, meningkatkan mikro ekonomi, melindungi hak-hak pedagang kecil, dan melakukan penataan kawasan perekonomian sebaik mungkin.

Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat urban dengan latar-belakang budaya jasa. Lowongan kerja dan pekerjaan itu sendiri menjadi harapan masyarakat Kota Sukabumi. Bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah mendatang dapat menciptakan lowongan pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu sendiri? Sudah tentu, untuk Kota Sukabumi sendiri, pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan membuat pabrik besar. Kota Sukabumi sangat berbeda dengan Kabupaten Sukabumi dari segi luas wilayah.

Paska penyelenggaraan Pilkada Kota Sukabumi, visi misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terpilih diharapkan mampu menjawab dan menyajikan program-program sebagai solusi terbaik terhadap isu-isu strategis seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan membangun wirausaha baru. Ide besar pernah disampaikan oleh pasangan dengan jargon Faham ini, program untuk menjawab peluang tersebut program Sukabumi KECE (Kelurahan Entrepreneuship Center) akan dibangun. Mimpi besar Sukabumi KECE ini hendak melahirkan wirausaha baru sebanyak 2.500 orang selama lima tahun ke depan.

Dalam acara Rapat Koordinasi Arah dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan  Bidang Ekonomi Kota Sukabumi  pada hari Kamis (30 Agustus 2018), H. Andri Setiawan Hamami selaku pengusaha dan akan menjabat sebagai Wakil Walikota Sukabumi 2018-2023 mengharapkan agar program Sukabumi KECE benar-benar mewujud dan dapat menjadi jawaban terhadap minimnya kuantitas wirausahawan di Kota Sukabumi.

Sebagai incubator wirausaha baru, selama kurun waktu lima tahun ke depan, alumni program Sukabumi KECE dapat menjawab dan mewujudkan program-program unggulan bidan ekonomi Kota Sukabumi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Program unggulan bidang ekonomi tersebut selanjutnya diturunkan dalam misi ketiga Walikota dan Walikota Terpilih:  Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar dengan beberapa program bidang ekonomi antara lain: peningkatan kualitas ekonomi kreatif dan penyediaan wirausaha berbasiskan kuliner serta sejarah Kota Sukabumi.

Isu-isu yang berkembang di Kota Sukabumi tidak hanya bersifat kompleks saja, juga muncul dengan berbagai varian baru. Misalnya di bidang kesehatan antara lain: pelayanan kesehatan dari rumah sakit dan sarana-sarana kesehatan lainnya masih harus ditingkatkan, terutama pelayanan kepada warga kurang mampu. Di sektor pendidikan, masyarakat menaruh harapan pada masalah Pendidikan di tingkat SLTA harus murah, rata-rata SPP di beberapa sekolah negeri tingkat SLTA saat ini Rp. 250 ribu – 350 ribu per-bulan.

Isu lain di sektor pendidikan yaitu persoalan tawuran yang masih sering dilakukan oleh para pelajar. Tawuran yang terjadi kerap dapat meluas menjadi tawuran antar kampung, kelompok, dan komunitas, hal ini terjadi karena komunitas-komunitas motor acap kali merekrut pelajar sebagai anggota baru. Permasalah tawuran pelajar dan antar komunitas ini memiliki imbas langsung terhadap rasa aman masyarakat Kota Sukabumi.

Sudah tentu masyarakat Kota Sukabumi mengharapkan para pemimpin yang memiliki beberapa karakter terhadap permasalahan di atas antara lain; jujur, responsif, bersih, dapat berinteraksi dengan warga, tegas, dan tranparan. Hal ini memiliki arti kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus memiliki –bahkan bila perlu menciptakan- karakter yang diharapkan oleh masyarakat.

Kang Warsa
Tim Riset dan Data Faham


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]




[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014