Langsung ke konten utama

Mengapa Saksi Pilkada Harus Dilatih?

Saya membuat judul tulisan ini -sengaja- dalam bentuk kalimat pertanyaan karena sepanjang perjalanan sejarah Pilkada, Pileg, dan Pilpres keberadaan saksi di TPS atau tempat pemungutan suara seolah hanya dijadikan pelengkap saja selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Keberadaan saksi TPS  terlihat pada beberapa pemilu di era reformasi ini hanya difungsikan duduk manis di bangku yang disediakan oleh KPPS kemudian mengawasi sah dan tidaknya surat suara saat penghitungan. Itu pun -kadang- hanya mengikuti apa yang dinyatakan sah atau tidak sah baik oleh KPPS atau saksi lainnya.

Kesadaran semakin pentingnya peran saksi di TPS dalam penyelenggaraan telah muncul paska Pilkada Tahun 2013 lalu. Saksi yang seharusnya membawa Model C1-KWK dari TPS kepada koordinator saksi atau tim pemenangan, toch masih jauh dari harapan. Pada akhirnya, setiap tim kampanye mencari-cari keberadaan C1 yang sangat dibutuhkan selama proses rekapitulasi perolehan suara.

Beberapa tahun lalu, saya berbincang-bincang dengan salah seorang teman (salah seorang anggota KPU), dari perbincangan tersebut keluar satu pemikiran bahwa saksi yang diberi mandat oleh partai atau paslon memang seharusnya diberi pembekalan terlebih dahulu sebelum mereka terjun ke lapangan. Tentu saja, proses pendidikan dan pelatihan kepada para saksi menyoal materi-materi kepemiluan terutama saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Ketika masih menjadi salah seorang staf di KPU Kota Sukabumi, saya sering mengingatkan teman-teman yang berkiprah di partai politik atau kepada para tim pemenangan pasangan calon, saksi di TPS harus cerdas agar setiap persoalan dan permasalan yang terjadi di TPS dapat diselesaikan saat itu juga, tidak berlarut-larut harus diselesaikan ke tingkat selanjutnya, PPS dan PPK apalagi sampai ke KPU.

Selama enam hari berturut-turut, saya telah menyiapkan materi-materi pembekalan dan pelatihan saksi dalam Buku Saku Saksi Pilkada 2018 dan Buku Panduan bagi tutor pelatihan. Respon positif terlihat dari para calon saksi. Terlebih lagi, H. Andri Setiawan Hamami, calon Wakil Walikota Sukabumi sering memberikan sulutan semangat kepada mereka bahwa para saksi di TPS merupakan ujung tombak kemenangan Faham.

Saksi perlu dididik dan dilatih agar mereka benar-benar mengetahui peran, tugas, dan fungsinya di TPS nanti. Tidak hanya mengetahui peristiwa dan kejadian di sekitar -areal- TPS saja, lebih dari itu, pra pemungutan suara, saksi harus mengenal teroterial dan medan (kekuatan politik) di daerah tersebut. Dengan bahasa sederhana dapat dikatakan saksi merupakan kader teroterial wilayah.

Biaya untuk melibatkan para saksi dalam "pertempuran" Pilkada tentu tidak kecil, dapat dikalkulasikan anggaran dalam proses rekruitmen sebanyak 527 orang saksi saja membutuhkan biaya hingga 50-100 jt, biaya pelatihan dan insentif sampai hari pemungutan suara dapat diestimasikan sampai 300 juta lebih. Artinya, dengan anggaran yang cukup besar ini, tentu saja peran saksi di TPS harus berbanding lurus dengan biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Jangan sampai ada istilah saksi hanya"pelanga-pelongo" saja di TPS. [ ]

Kang Warsa

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]




[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014