Langsung ke konten utama

Badan Usaha Milik Desa Sediakan Air Bersih bagi Masyarakat

PESAN UTAMA

  • Berdasarkan hukum yang sekarang berlaku, Badan Usaha Milik Desa akan lebih berperan dalam memberikan akses air bersih, namun saat ini banyak yang belum dikelola secara baik.
  • Sebuah program yang didukung Kelompok Bank Dunia membantu mengubah lembaga penyedia air informal yang dikelola masyarakat menjadi badan usaha resmi.
  • Perubahan dari entitas informal menjadi badan usaha resmi telah membantu masyarakat memperoleh persediaan air yang bersih dan handal

Sumedang, Indonesia, 20 Maret 2015 – Pada bulan Februari 2015, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-undang Sumber Daya Air Tahun 2004, sehingga lembaga pemerintah memiliki otoritas kuat terhadap sumberdaya air. Ini berarti usaha penyediaan air bersih yang dikelola masyarakat di tingkat desa, yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di masa depan bisa memiliki peran lebih penting dalam pengelolaan air.

Mengubah usaha informal desa menjadi badan usaha

Meski ada peluang bagi para BUMDes, tantangan yang dihadapi juga banyak. Banyak BUMDes yang tidak dikelola dengan baik atau hanya dalam bentuk lembaga informal, dan memiliki otoritas atau struktur keuangan resmi.

“Saat ini tidak semua usaha di desa sudah memiliki status kelembagaan atau pengelolaan uang yang baik,” kata Subagio, Kepala Badan Perencanaan Daerah Sumedang.

Untuk mengatasi tantangan kapasitas tersebut, Mitra Prima, mitra kerja Program Air dan Sanitasi Kelompok Bank Dunia telah aktif membantu usaha penyedia air informal di desa-desa untuk meningkatkan kapasitas mereka. Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, Mitra Prima telah mengubah BUMDes dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal tata kelola, teknis, manajemen, serta aspek keuangan.

Hingga saat ini, Mitra Prima telah membantu 26 usaha di Jawa Barat agar terhubung dengan Bank Pembangunan Rakyat untuk memperoleh pinjaman. Hal ini membantu BUMDes untuk meningkatkan cakupan pelayanan dalam memberikan air bersih kepada masyarakat.

Memastikan distribusi air bersih di desa

Sebelum adanya BUMDes, banyak anggota masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Banyak masyarakat desa di Sumedang harus pergi ke sumur atau sungai untuk mengambil air, yang belum tentu bersih.

Nurbaiti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Bongas mengingat penyakit yang diderita keluarganya.

“Dulu kami memakai air sumur dan kali untuk minum dan mandi. Tapi keluarga saya jadi sering terkena diare dan infeksi kulit,” kata Nurbaiti yang menambahkan bagaimana sekarang keluarganya jarang sakit.

Nurbaiti - Ibu rumah tangga:
Dulu kami memakai air sumur dan kali untuk minum dan mandi. Tapi keluarga saya jadi sering terkena diare dan infeksi kulit.  
BUMDes juga memberi manfaat finansial dan lapangan kerja bagi desa-desa yang sudah menjalaninya.

“BUMDes memberikan 10% dari laba bersih untuk desa,” kata Aang Kunaefi, Sekretari BUMDes di Bongas. “Jadi manfaat yang diterima masyarakat bukan hanya air bersih.”

Saat ini 100% masyarakat Bongas sudah memiliki pasokan air bersih selama 24 jam, tujuh hari seminggu. BUMDes di desa tersebut memiliki 544 sambungan langsung rumah yang melayani 1.706 pengguna, dan terus mencari peluang untuk memperluas operasinya.

“Kami berniat memperluas layanan ke desa-desa tetangga, dan akan perlu akses pendanaan untuk memperluas layanan dan perawatan,” kata Omkartowajaya, Kepala BUMDes. “Kami perlu dukungan dari berbagai pihak.”

Transformasi dari organisasi informal menjadi badan usaha resmi

Untuk memperoleh pendanaan bagi BUMDes, Mitra Prima telah bekerjasama dengan Bank Pembangunan Rakat yang sekarang telah dimiliki pemerintah daerah. Bank tersebut telah mulai membuat rencana kerjasama dengan beberapa BUMDes.

Anton Abdul Rosyid dari Bank Pembangunan Rakyat Subang menjelaskan bahwa mereka tergerak untuk bekerja sama karena dua tujuan. “Kami memiliki tujuan sosial dan finansial untuk kerjasama ini. Tujuan sosial kami adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan layanan air bersih. Selain itu, dari sisi finansial, kami melihat peluang usaha yang besar dalam hal penyediaan air,” kata Rosyid.

Upaya-upaya untuk mendukung BUMDes dalam menyediakan air bersih sejalan dengan sasaran pemerintah untuk menyediakan 10 juga sambungan rumah baru pada 2019 – tahun dimana Indonesia berencana untuk mencapai akses air bersih universal bagi seluruh negeri. Bahwa prosesnya ikut membantu desa-desa meningkatkan ekonomi mereka, akan menjadi insentif tambahan yang diharapkan bisa membawa hasil yang semakin baik.

Sumber: Bank Dunia

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]




[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014